Analisis Strategi Bisnis Terkini

Mendekati masa-masa pemilu seperti sekarang ini, semangat kebangkitan, kebangsaan, dan kerakyatan (keberpihakan pada rakyat) sudah mulai banyak didengungkan belakangan ini terutama oleh partai atau kandidat/elite partai yang akan bertarung di arena politik nanti. Apalagi sehabis memperingati 1 abad kebangkitan Indonesia beberapa waktu lalu, peringatan tersebut sepertinya banyak dijadikan moment yang tepat untuk kepentingan politik khususnya dalam memperjuangkan partainya. Tidak hanya itu, masalah kenaikan harga BBM dan krisis pangan juga tidak kalah menariknya untuk dijadikan moment yang tepat demi perjuangan politik mereka. Rakyat sepertinya lupa kalau ada yang perlu diperhatikan yang juga masih terkait dengan berbagai semangat diatas yaitu masalah upaya pemerintah dalam merampungkan program privatisasi sejumlah perusahaan negara (BUMN) yang hingga kini masih belum selesai.

Untuk tahun ini saja, Komite Privatisasi telah memberikan persetujuan terhadap rencana Kementrian BUMN untuk memprivatisasi 34 perusahaan negara pada program privatisasi 2008. Persetujuan terhadap Kementerian BUMN dituangkan dalam keputusan Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Privatisasi nomer KEP-04/.EKON/01/2008 pada tanggal 31 Januari 2008. Belum lagi sepertinya masih ada program privatisasi 2007 yang belum selesai dan harus dirampungkan tahun ini. Program privatisasi ini merupakan agenda perjanjian antara Indonesia dengan IMF pada tahun 1998. Tentu saja banyak kalangan yang memprotes program ini karena ‘resep’ IMF ini terbukti tidak menyelesaikan masalah karena justru menimbulkan kesenjangan sosial, kekhawatiran kerja para buruh/karyawan juga meningkat, dan yang terpenting adalah adanya kesan (mungkin lebih tepatnya adalah bukti) bahwa program ini sama halnya dengan menjual aset-aset negara kepada pemodal khususnya pemodal asing.

Jika dipahami lebih dalam, sebagian besar kalangan yang menolak program ini karena rakyat dan negara tidak diuntungkan, karena akibat dari ‘resep’ IMF ini, kementrian BUMN ditekan oleh target pencapaian penjualan dengan angka tertentu sehingga esensi dari privatisasi (yang tidak mengabaikan semangat kebangsaan dan kerakyatan) menjadi diabaikan. Kalau meminjam perumpamaan dalam mindset bisnis (sesuai dengan semangat dari blog ini), setidaknya ada 3 (tiga) elemen dasar dalam berbisnis yaitu jika ada produsen (perusahaan), buruh/karyawan dan konsumen. Terkait privatisasi, penilaian masyarakat yang anti-privatisasi saat ini mungkin dapat diilustrasikan pada gambar dibawah ini.

Dalam mindset bisnis, biasanya apa saja akan dilakukan oleh produsen (perusahaan) demi kepuasan konsumen, dan bahkan dengan hutang (gadai) sekalipun akan dilakukan demi membangun kepuasan dan loyalitas konsumen dengan syarat asal konsumen bersedia membayar dengan harga tertentu yang ditawarkan perusahaan. Buruh atau karyawan juga diharuskan memahami dan menuruti apa yang dikehendaki konsumen. Terkait dengan konteks anti-privatisasi BUMN, mindset ini bisa saja dilakukan tapi apakah secara riil negara diuntungkan, dan rakyat menjadi semakin sejahtera. Penilaian lebih jauh justru terkesan harga diri bangsa dipertaruhkan. Yang diharapkan rakyat atau yang anti-privatisasi saat ini mungkin seperti ilustrasi berikut.

Konsumen memang raja namun rakyat adalah segalanya, salah satu stakeholder bangsa yang harus didahulukan. Jika BUMN dinilai tidak produktif dan tidak efisien (tidak sehat), mungkin negara bisa mencari dan menempatkan pekerja asing (ekspatriat) yang dianggap lebih profesional di bidangnya. Dualisme mindset inilah (bisa dikatakan dualisme ideologi) yang beredar di kalangan masyarakat hingga kini. Dalam program privatisasi, negara dinilai menggunakan mindset yang pertama dimana konsumen yang diutamakan adalah asing karena mereka mau dan mampu membayar harga yang ditawarkan pemerintah dan mungkin mau membayar lebih besar dari itu. Sedangkan yang diinginkan rakyat yang anti-privatisasi adalah bahwa rakyatlah yang harus dijadikan konsumen, dan rakyatlah yang harus didahulukan kemakmurannya ketimbang memakmurkan pemodal asing.

Privatisasi ini memang semacam dilema bagi pemerintah karena di satu sisi semangat kebangsaan, kerakyatan dan kemakmuran harus tetap dijaga apalagi dalam kondisi sekarang ini, namun disisi lain pemerintah juga merasa terbebani karena sejumlah BUMN yang dilego juga tak kunjung produktif dan efisien (tidak sehat). Nasionalisasi (lawan dari privatisasi) rasanya sulit dilakukan karena hutang negara masih tidak sedikit. Kerjasama dengan IMF sejak tahun 1998 itulah sebenarnya muara dari polemik ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Oleh sebab itu, cara terbaik harus tetap diupayakan. Sekedar contoh, tidak ada salahnya mencontoh Cina dalam program privatisasi. Cina yang bekas negara komunis itu tidak munafik dengan privatisasi ketika memang diakui sejumlah perusahaan BUMN-nya ada yang tidak sehat. Cina dinilai cukup berhasil dalam mengantarkan BUMN-nya hingga menjadi perusahaan produktif dan bahkan berkelas internasional.

Sebelum program privatisasi diterapkan, terlebih dahulu pemerintah Cina menjalankan program restrukturisasi yang sangat ketat dan hati-hati, jadi tidak asal dijual (tidak langsung dijual). BUMN yang dilepas justru perusahaan-perusahaan kecil yang kebanyakan beroperasi di daerah. Yang terpenting, program privatisasi Cina tidak identik dengan melakukan PHK (meskipun ada tapi relatif rendah). Strategi yang ditempuh adalah melalui penjatahan saham (shareholding) kepada buruh/karyawan atau semacam employee stock option plans (ESOP) dan management stock option plans (MSOP). Dengan strategi ini, BUMN dapat dicegah dari kebangkrutan karena pekerja ikut memiliki sehingga menjadi motivasi tersendiri, dan labanya digunakan kembali untuk melunasi hutang perusahaan sehingga tidak perlu dilakukan PHK. Hingga kini, program seperti ini sudah umum diterapkan oleh beberapa BUMN di Cina terutama ketika membutuhkan dana sehingga pinjaman dari perbankan dapat dikurangi.

Selain penjatahan saham diatas, pemerintah Cina juga menawarkan skema khusus bagi yang mengikuti program penjatahan ini yaitu dengan memberikan saham ’semu’ secara proporsional dimana mereka akan mendapatkan keuntungan tambahan (dividen ekstra) dengan sejumlah tertentu jika mengikuti program ini. Saham ’semu’ tersebut sebenarnya bukanlah milik pekerja, tapi tetap milik pemerintah sehingga jika pekerja tersebut keluar dari perusahaan, maka saham ’semu’ tidak dapat dijual karena itu bukan saham aktual. Rasanya cara ini lebih mendidik daripada program BLT Indonesia yang tidak mendidik itu. Dan masih banyak lagi yang ditawarkan pemerintah Cina dalam program privatisasi mereka. Akhirnya, langkah pemerintah Indonesia hingga kini masih terus diuji (dan mungkin juga untuk pemerintahan baru kita nanti di tahun 2009), kira-kira mau dibawa kemana BUMN kita?