Analisis Strategi Bisnis Terkini

Akhirnya pemerintah berani juga menaikkan harga BBM setelah melalui pembahasan bahkan perdebatan yang panjang dengan didukung adanya protes dari berbagai elemen masyarakat. Harga premium jadi Rp 6000, solar jadi Rp 5500 dan minyak tanah jadi Rp 2500. Meskipun pemerintah berusaha meyakinkan rakyat dan pasar melalui berbagai argumen berdasarkan data dan fakta baik berdasarkan indikator keuangan maupun non-keuangan, dan juga didukung upaya nyata pemerintah untuk mengganti subsidi BBM yaitu berupa BLT dan subsidi lainnya, namun sepertinya rakyat dan juga pasar masih belum sepenuhnya percaya dengan manfaat dari upaya tersebut. Lihat saja demo masih saja muncul dimana-mana. Dari reaksi pasar, IHSG justru melemah (per 23/05 merosot 37 point ke titik 2.465, 955) dan kurs rupiah juga melemah (per 23/05 bertengger di posisi 9.308 bahkan sempat ditransaksikan di level 9.342 padahal seminggu sebelumnya berada di posisi 9.200-an). Mengapa ini terjadi, karena ancaman inflasi pasca kenaikan BBM sudah di depan mata. Pelaku pasar masih hati-hati memegang uang rupiah akibat kebijakan ini.

Menurut hemat saya, apapun tekanan yang dilakukan masyarakat dan pasar terhadap tindakan pemerintah, itu tidak akan berguna. Pemerintah tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi lain selain menaikkan harga BBM. Beberapa gejolak diatas, bagi pemerintah dianggap hanya temporer saja karena para pakar ekonomi di kabinet kita sudah pasti tahu bagaimana cara meredamnya. Beberapa argumen pemerintah yang dijelaskan selama ini hanyalah untuk meyakinkan rakyat untuk sisi tertentu saja. Kenapa? karena menaikkan harga BBM bisa dijadikan salah satu ‘cara instan’ untuk mendongkrak income per kapita. Perlu diketahui bahwa di tahun lalu (03/07) pemerintah mencanangkan visi Indonesia 2030 yang isinya antara lain menuju income per kapita Indonesia sebesar US$ 18.000 per tahun (jauh dari income per kapita saat ini). Sebenarnya cara yang baik untuk mendongkrak income per kapita yaitu melalui produktivitas, efisiensi dan pengurangan hutang luar negeri seperti yang dilakukan oleh Cina. Namun pemerintah sepertinya mengalami kesulitan karena produktivitas tidak kunjung membaik. Lihat saja daya saing produk kita di luar negeri masih lemah, apalagi efisiensi, selama korupsi masih merajalela, efisiensi akan terus menjauh, dan hutang luar negeri juga akan sulit dikurangi.

Lalu apa kaitannya antara kenaikan harga BBM dengan income per kapita? Kaitannya memang secara tidak langsung. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa kenaikan BBM sudah pasti akan diikuti oleh kenaikan harga-harga yang seringnya lebih besar dari prosentase kenaikan BBM. Inflasi yang akan terjadi menurut pejabat BI diprediksi bisa bertambah sekitar 3 persen di bulan Juni. Dari kenaikan harga-harga ini pasti nantinya akan diikuti oleh kenaikan gaji dan upah. Lihat saja, belum sehari kenaikan harga BBM ini terjadi, pemerintah melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah meminta para pengusaha untuk menaikkan uang makan dan transportasi kepada karyawannya yang katanya untuk meredam kenaikan harga (JP, 24/05). Suatu alasan yang ironis memang, kenaikan gaji sebenarnya bukanlah untuk meredam harga karena justru malah mendongkrak harga. Dari permintaan ini sudah pasti nantinya akan diminta kenaikan jenis lainnya. Jika kondisi memanas ini sudah mereda, itu berarti tingkat pendapatan Indonesia dianggap sudah lebih baik dari sekarang. Dengan demikian, income per kapita juga bisa ikut terdongkrak.

Tujuan ini mungkin bukan tujuan satu-satunya, tujuan lain yang sangat jelas adalah semangat liberalisasi migas (sesuai kesepakatan dengan IMF), dan bukti yang juga bisa ditebak adalah sepertinya pemerintah hendak memperjuangkan ideologi kapitalisme laissez-faire dengan shock doctrine-nya (ingat! di tengah ramainya kontroversi BBM ini jangan sampai terlengah dengan isu privatisasi BUMN). Jadi, kembali ke topik semula adalah bahwa selama harga minyak dunia terus naik, niatan pemerintah untuk menaikkan BBM sepertinya akan terus dilakukan hingga tercapai harga pasar. Suatu saat bisa saja income per kapita Indonesia ‘meningkat’, tapi apakah produktivitas dan efisiensi juga meningkat, daya beli meningkat dan hutang luar negeri bisa habis ? belum tentu selama cara instan ini masih sering dilakukan. Meningkatnya income per kapita seperti ini hanyalah semu, hanya kuantitas (angka) saja yang meningkat tapi kualitasnya belum tentu. Lalu dalam hal ini siapa yang diuntungkan?