Analisis Strategi Bisnis Terkini

Sungguh membingungkan jika kita mengamati wacana pemerintah dalam rencana menetapkan harga BBM di negara kita belakangan ini. Sepertinya pemerintah tidak konsisten dengan apa yang diucapkannya sendiri. Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat menegaskan bahwa dalam kurun tahun 2008 ini (dan mungkin hingga tahun depan) BBM tidak akan naik karena efek ekonomi dan sosial dinilai terlalu mahal. Agar tidak membebani anggaran, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan, dari menyarankan mobil mewah untuk membeli Pertamax dan Pertamax Plus yang non-subsidi, menciptakan premium baru ber-oktan 90, hingga berencana membatasi konsumsi BBM melalui alat kontrol BBM (kartu pintar). Namun anehnya, belakangan ini ditegaskan bahwa pemerintah membuka kemungkinan untuk menaikkan harga BBM demi menyelamatkan keuangan negara (JP, 19/03/08). Lantas mana yang benar?

Memang itu masih dalam koridor wacana, namun pasar terus mengamatinya dan akan bereaksi lain yang bisa merugikan rakyat. Rencana pemerintah melakukan pembatasan konsumsi BBM itu saja pasar sudah bereaksi, apalagi rencana menaikkan harga BBM, reaksi negatif sudah pasti akan muncul lebih dulu sebelum BBM benar-benar naik. Lihat saja kelangkaan BBM sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Reaksi negatif lain juga bisa muncul, misalnya dengan adanya ketidakpastian ini, kalangan bisnis akan wait and see dan cenderung menahan barang dagangannya. Kecenderungan yang terakhir ini justru perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan harga-harga terus merangkak naik akibat stoknya di pasaran terbatas. Naiknya harga-harga ini jika dikalkulasi dikhawatirkan justru jatuhnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan jika BBM itu benar-benar naik. Pemerintah sebenarnya justru perlu memperhatikan hal ini. Jangan faktor eksternal (harga minyak dunia), efek ekonomi dan sosial saja yang dijadikan alasan. Efek wacana juga perlu diperhitungkan.

Analisis lain jika kita amati, ketika pemerintah menjelaskan bahwa BBM tidak akan naik di tahun ini, banyak pengamat menduga bahwa strategi ini adalah untuk mengawal rencana SBY-JK yang akan mencalonkan lagi karena kita tahu bahwa menaikkan harga BBM sangat tidak populis dan dapat merusak citra pemerintah. Namun peta politik berubah, wacana menaikkan harga BBM ini justru berselang tidak lama setelah Presiden kita dipermalukan parlemen karena calon Gubernur BI pilihannya ditolak, belum lagi RUU Pilpres (yang dimotori Golkar dan PDIP) yang memberatkan SBY untuk rencana mencalonkan lagi karena pengajuannya dibuat seberat mungkin yaitu partainya harus mengantongi 25-35% suara nasional. Mungkin saja JK berencana akan berpisah dari SBY dalam pemilu tahun depan. Bisa saja rencana menaikkan harga BBM di tahun ini bermuatan politis.

Akhirnya, pertanyaan ini terkadang muncul: BBM kita ini sebenarnya merupakan barang Tuhan (semata-mata untuk rakyat) atau komoditas bisnis, atau justru merupakan komoditas politik yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengawal gerbongnya atau bahkan untuk menjegal lawannya. Kenapa faktor eksternal, efek ekonomi dan sosial yang selalu dijadikan alasan. Kenapa pemerintah tidak terus terang saja karena menaikkan BBM itu efeknya tidak baik untuk kepentingan politik (kepentingan partainya), apalagi mendekati pemilu seperti sekarang ini. Rakyat kita (yang sempat mengamati kebijakan BBM pemerintah) jadi dibuat semakin bingung, kebijakan BBM yang sedang/akan kita terapkan ini sebenarnya merupakan salah satu politik bisnis atau justru bisnis politik. Mana yang benar? Memang keberpihakan pemerintah kepada rakyat sepertinya masih terus menjadi bahan pertanyaan.