Analisis Strategi Bisnis Terkini

Dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia, dan juga seiring dengan terus meningkatnya laju konsumsi BBM dalam negeri, pemerintah sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk tidak menaikkan harga BBM khususnya untuk premium dan solar non-industri paling tidak di tahun ini (mungkin juga di tahun depan). Upaya ini dilakukan selain agar tidak membebani rakyat, juga (mungkin) karena moment-nya kurang tepat karena tahun ini menjelang pilihan presiden (pilpres) yang rencananya digelar tahun depan, apalagi nampaknya SBY-JK akan mencalonkan lagi. Seperti diketahui bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah sangat tidak populis dan dapat melemahkan persepsi terhadap pemerintah sehingga (mungkin) dikhawatirkan akan mengganggu rencana pencalonan tersebut. Di satu sisi rakyat memang diistimewakan, namun disisi lain anggaran negara akan terkuras untuk subsidi BBM ini. Akan tetapi beban ini nampaknya berusaha untuk dihindari.

Untuk menghindari terbebaninya anggaran negara, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari mengarahkan mobil pribadi untuk membeli pertamax dan pertamax plus (karena non-subsidi), menciptakan BBM baru ber-oktan 90 yang rencananya diuji cobakan dulu untuk jenis premium, hingga berusaha untuk membatasi pembelian. Khusus untuk langkah yang terakhir ini, baru-baru ini pemerintah telah menciptakan alat khusus untuk membatasi pembelian premium-solar yaitu melalui kartu pintar BBM. Nantinya setiap kendaraan akan mendapat jatah pembelian beberapa liter tertentu per hari. Kartu pintar yang memiliki barcode tersebut akan ditempel di kendaraan, dan di setiap SPBU akan disediakan alat pemindai untuk membaca barcode tersebut. Ketika alat pemindai diarahkan untuk membaca barcode tesebut, di layar monitor akan muncul nomor polisi, berapa jatah (kuota) pembeliannya, dan berapa saldo premium yang bisa dibeli. Bila jatah tersebut telah habis, maka pembelian akan ditolak.

Jika kita kaji upaya diatas, Pertama, untuk mengarahkan pembelian pertamax dan pertamax plus lumayan bagus, tapi butuh kesadaran dan keikhlasan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah rakyat kita mudah sadar dan ikhlas? sementara jalanan sering macet, banyak jalan yang rusak, harga-harga terus merangkak naik, belum lagi kebutuhan lain masih banyak, cita-cita beli mobil mewah juga masih belum terwujud (apa iya?), dan seterusnya. Rasanya kampanye ini sangat kecil efeknya. Kedua, menciptakan BBM ber-oktan 90 yang harganya lebih mahal karena subsidinya diperkecil. Menurut saya ini cuma akal-akalan saja (cara pedagang). Ini sama artinya dengan menaikkan harga BBM karena rakyat tidak tahu apakah keberadaan premium nantinya masih dipertahankan atau tidak, jangan-jangan nasibnya seperti minyak tanah yang mau dihapus. Ketiga menciptakan alat pintar BBM. Strategi sudah matang, implementasi tinggal menunggu waktu. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa mudahkah pengawasannya, rakyat kita sepertinya lebih pintar dari alat pintar itu. Upaya ini justru bisa menimbulkan suap di SPBU jika kuota telah habis sementara pembeli memaksa untuk beli karena kehabisan bensin, tidak bisa dibayangkan betapa semakin macetnya jalanan kalau pengemudi dipaksa untuk membeli BBM keesok harinya. Arus barang dan jasa akan terhambat. Perputaran uang juga sangat lambat, dan seterusnya.

Memang mengkritik itu indah, lantas bagaimana solusinya? Menurut hemat saya, Pertama, kalau pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM karena pertimbangan politik, perbaiki dulu jalan-jalan yang rusak, karena itu bikin lambat, macet dan boros BBM (terkait perilaku mengemudi), agar arus barang lancar, cepat sampai ke tempat kerja, dan cari uang juga lancar. Langkah ini lebih kongkrit, dan justru bisa menaikkan citra pemerintah. Kedua, kredit mobil pribadi jangan dipermudah, kredit usaha saja yang dipermudah. Sekedar diketahui bahwa sekitar 70% mobil yang beredar di Indonesia itu dibeli dengan cara kredit. Oleh karena itu, jangan memperbanyak hasil pajak dari kendaraan pribadi (PpnBM), cari pajak dari hasil usaha saja. Karena ini yang bikin sesak jalanan, akibatnya BBM cepat terkuras dan subsidi juga ikut terkuras. Cara ini justru bisa menggairahkan kembali angkutan massal yang belakangan ini semakin lesu. Akhirnya, terserah pemerintah langkah apa selanjutnya yang akan diambil.